Tertipu Pidato Moral para Petinggi Negara

Pidato Moral para Petinggi Negara

Hukum dan aspek sosial sebagai pengakuan eksistensi Hukum dalam masyarakat adalah salah satu syarat pembentukan sebuah undang-undang yaitu syarat dalam aspek "menimbang", ada juga teori tentang kakuatan berlaku undang-undang syarat Materil disebut juga salah satu esensnya adalah kenyataan dan menggali kebudayaan dalam masyarakat. Rasanya begitu sempurna dilihat konsep yang ditawarkan dalam syarat pembentukan undang-undang itu, adalah hal yang sangat lumrah bagi setiap pembuat undang-undang dalam setiap diskusi, penataran maupun dialog interaktif melemparkan wejangan dan pidato moral seperti ini, dan sialnya banyak juga dari kita yang ikut dalam drama yang tak berarti seperti ini bagaikan perang tanpa musuh dan kekuasaan.

Bahasa moral yang selalu diumbar para birokrat (11-12 artis)

Dalam praktenya sering kita sering mendapati masalah yang sama dan berujung kebosanan

banyak dari kita terbuai dalam retorika yang dibawa dalam topeng malaiakat oleh para pengemban kebijhakan di negeri ini hal yang sangat ngeri di negeri ini.

contoh yang paling dekat adalah :

PIDATO SBY TENTANG PAPUA

Melalui pres reales yang diterima, dalam pidato presiden tentang Papua, tertera dua point penting. Pertama, Presiden mengatakan, tidak mudah menyelesaikan persoalan Papua, dibutuhkan langkah-langkah spesifik, mendasar, dan menyeluruh. Selanjutnya, hal kedua, Presiden SBY mengatakan, untuk memastikan pembangunan sesuai rencana dan kebijakan, baik pemerintah pusat maupun daerah, pemerintah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang bertugas memastikan sinergi, sinkronisasi dan koordinasi semua pelaku pembangunan. 

Lanjut SBY, dengan cara itulah, secara sistematis, kita dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Kita satukan langkah percepat pembangunan rakyat Papua. Karena itu, Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat adalah kerangka dasar kita, dalam mengelola pelayanan publik, pembangunan, dan pemerintahan daerah,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Bertolak dari itu, kata Marthen, pihaknya memandang ada upaya penipuan publik yang dilakukan oleh seorang Kepala Negara. Penyelesaian persoalan Papua sesungguhnya mudah, jika pemerintah Pusat mau membuka diri bagi rakyat Papua. Selain itu, membuka ruang demokrasi melalui dialog atau perundingan. 

“Pemerintah pusat yang mempersulit masalah, dan kami Napas memandang bahwa ada kepentingan terselubung dari pemerintah Pusat atas Papua. Pembangunan seperti apa yang digembar-gemborkan Presiden RI? Otsus seperti apa yang dimaksud Presiden? Ko seorang Presiden ngomong-nya ngaur?,”  

, pidato Ini menunjukan bahwa Presiden masabodoh dengan rakyat Papua. Presiden hanya mengajak rakyat bermimpi. Terkait UP4B, pemerintah pusat mengalihkan dan membungkam niat baik rakyat Papua untuk segera digelarnya Dialog dan Perundingan untuk menyelesaikan masalah Papua secara menyeluruh, pengalihan perhatin publik atas pidato omong kosong Presiden yang selalu dipulikasikan ke kalangan publik, tiap tgl 16 agustus. 

Catatan lain dalam siaran pers yang diterima, negara segera menggelar Perundingan antara Jakarta dan Papua, yang dimemediasi oleh pihak ketiga yang netral, seperti layaknya Aceh! SBY berhenti mengatasnamakan negara untuk melakukan penipuan publik dengan mengobjekan rakyat Papua atas nama pembangunan dan lain-lainnya, melalui pernyataan dan pidatonya..

Bijak dalam menilai sesuatu adalah ketika konsepsi kita sudah terkonsep baik maka penilaian kita terhadap sesuatu yang masuk dalam kerangka pikiran kita akan terstimulus secara sistematis